oleh

Mengefektifkan Eksekusi Putusan Pengadilan TUN

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Diawal berlaku Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundang pada tanggal 29 Desember 1986, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 77.
Buku pertama yang yang mengulas mengenai Peradilan Tata Usaha Negara menurut pengetahuan penulis adalah buku yang disusun oleh bapak Indroharto,SH pada tahun 1990. Dengan kata pengantar dari Menteri Kehakiman RI (Ismail Saleh,SH) dan Ketua Mahkamah Agung RI  Ali Said,SH).
Di dalam halaman terakhir buku tersebut, halaman 378 , bapak Indroharto memuat kalimat sedikit pesimis yaitu berbunyi:
Kemungkinan juga bisa terjadi yang tetap mau mengindahkan adalah TERGUGAT sendiri, bahwa pada akhirnya tuntas tidak nya atau efektif tidaknya pelaksanaan tugas Pengadilan ini pada dasarnya masih digantungkan kepada kesadaran, kesukarelaan, tanggung jawab,sikap, dan perilaku dari seluruh jajaran Pemerintah sendiri.
Hal senada diungkapkan oleh Fachruddin,2004, sebagai berikut
Pemahaman dari Pejabat Tata Usaha Negara mengenai arti penting putusan Peradilan TUN masih belum memadai.Pejabat TUN belum menjadikan norma putusan Peradilan TUN yang bernilai Yurisprudensi menjadi acuan bertindak dan mengambil kebijakan atau dijadikan sebagai kebijakan sendiri.
Belum tumbuhnya sikap self respect atau self obidence dari Pejabat TUN, nampaknya menjadi kendala operasional dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.
Hal tersebut disebabkan sistem yang dianut sebelum direvisi oleh Undang-undang nomor 9 tahun 2004 yaitu sistem FLOATING EXECUTION. (Eksekusi mengambang, artinya final setelah disampaikan surat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Presiden), yang pelaksanaan kembali kepada kemapuan politik saat itu.
Setelah Undang Undang no 5 tahun 1986 direvisi,lebih memperhatikan digunakan nya sistem FIXED EXECUTION, yaitu exsekusi yang pelaksanaan dapat dipaksakan oleh Pengadilan melalui sarana sarana pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu sanksi dipublikasikan di media massa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi putusan Pengadilan TUN yang dapat mendorong dilakukannya pengawasan sosial. Apalagi lagi sampai akan merugikan yang bersangkutan dalam pemilihan umum langsung, yang berdampak pada penurunan suara baik kepada pejabat TUN itu sendiri atau terhadap partai pengusung nya dalam wilayah kerja Pejabat TUN tersebut.
Selain itu juga tergugat dapat menggunakan kekuatan hukum tetap dari putusan PTUN tersebut menjadi dasar gugatan di Pengadilan Umum khusus Perkara Perdata dengan dasar gugatan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum/Tindakan Melanggar Hukum oleh Penguasa (onrechtmatigedaad overheidsdaad).
Mengingat gugatan ke Pengadilan Perdata memakan waktu dan tenaga serta biaya yang cukup signifikan besarnya akan menjadi pertimbangan para tergugat yang telah atau pun yang akan terjadi.
Mengingat kan hal itu Dr.W.Riawan, dalam Disertasinya di Universitas Gadjah Mada mengusulkan atau merekomendasikan agar ke depan, guna kepentingan umum sebagai Ujud keadilan individu, Masyarakat yang umumnya diposisi lemah, karena berlawanan dengan Pejabat TUN membuat keputusan TUN yang merugikan tergugat akibat kesalahan Pejabat TUN dimaksudkan yang telah terbukti melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik dan benar ( AAUPB).
Beliau mengusulkan agar kedepannya peraturan perundang-undangan tentang PTUN memasukkan pasal yang memberikan wewenang kepada Peradilan TUN agar dapat langsung memutuskan GANTI RUGI sesuai dengan kerugian secara FAKTUAL
Bukan seperti sekarang yang secara formal dibatasi nilai minimal dan maksimal nya.
Tentu saja tidak cukup memberikan rasa keadilan masyarakat hukum Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang mengamanatkan untuk mengujudkan keadilan sosial dan sosial dalam berkeadilan.

*Penulis adalah Pengamat Hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   Tanggung jawab Pemilik kendaraan

Komentar

Berita Terbaru Lainya