oleh

Asas Legalitas Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Oleh : H Albar Sentosa Subari*

Seperti diketahui, bahwa asas legalitas (asas wetmatigheid Van bestuur) merupakan salah satu asas yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara hukum yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum.
Asas itu mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku,maka segala macam aparat pemerintah tidak memiliki kewenangan yang dapat mempengaruhi keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.Itu berarti, bahwa setiap wewenang pemerintah untuk melakukan kebijakan dan tindakan hukum Tata Usaha Negara harus ada dasar atau sumbenya yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian Asas yang dikandung dalam Pasal 1 ayat 2 UU no 5 tahun 1986, juga menentukan, bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan kepada siapapun yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negara kita ini selain tentu ada batasnya (baik secara express atau implied) juga hanya diberikan untuk maksud dan tujuan tujuan tertentu (asas spesialitas). Selanjutnya asas tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin dijalankannya kesamaan perlakuan oleh pemerintah. Karena UU itu juga sebagai peraturan bersifat umum dan mengikatnya menurut sifatnya diarahkan kepada kesamaan perlakuan: setiap orang yang berada dalam Situasi seperti yang ditentukan dalam suatu UU itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat apa seperti yang ditentukan dalam Undang-undang itu.
Disamping itu asas legalitas pemerintahan itu juga menunjang berlakunya KEPASTIAN HUKUM.Sebab tindakan hukum pemerintahan itu hanya dimungkinkan kalau ada pengaturannya dalam Undang-undang,maka peraturan tersebut dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu diramalkan/diperkirakan lebih dahulu: dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada asasnya lalu dapat dilihat diharapkan apa yang akan dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bersangkutan.
Karena setiap perbuatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN manapun apabila keluar dari batas batas dan tujuan pemberian wewenang atau melanggar asas legalitas tentu tidak akan dibenarkan oleh hukum.
Apakah untuk kehidupan negara hukum itu sudah cukup dengan berlakunya asas legalitas, tentu jawabannya BELUM.
Sebab mungkin sekali suatu tindakan hukum pemerintah itu dapat dinilai sangat baik (doelmatig) , sesuai dan masuk dalam pengertian rumusan wewenang pemerintahan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Namun cara penggunaan nya yang bersifat sewenang wenang ( karena acara faktor subjektif yang tidak suka dengan seseorang oleh oknum pejabat TUN), sehingga dari segi hukum terpaksa tindakan demikian itu harus dianggap sebagai bersifat Melawan Hukum.
Jadi selain setiap wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat TUN itu harus bersifat LEGAL ia juga harus dilaksanakan menurut prinsip prinsip hukum tidak tertulis, karena niscaya dengan mentaati legal principles seperti itu dapat membuat pemerintahan kita akan bekerja secara adil,bersih dan efisien.
Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintahan dari Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara itu pertama harus bersumber atau berdasarkan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi itu pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu juga harus memperhatikan norma norma yang tidak tertulis, yang diantaranya adalah yang disebut Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa.Asas ini merupakan norma norma tidak tertulis yang benar benar ada dan hidup yang berada diantara norma norma yuridis dan etika (moral/kepatutan).
Ia merupakan asas asas yang mengandung suatu nilai hukum.Juga dianggap menjembatani norma norma hukum dengan norma norma etika.
Scholten menganggap nya sebagai yang memberikan dasar kecenderungan kecenderungan yang bersifat etis pada tertib hukum.
Maka sudah seharusnya Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa dapat merupakan dasar pengujian bagi Hakim TUN menilai apakah suatu keputusan TUN itu menurut Hukum atau tidak.
Apabila diringkas,maka fungsi dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa itu sebagai berikut:
1. Merupakan pedoman bagi perbuatan pemerintahan atau pedoman dalam menemukan atau menentukan hukum oleh para Badan atau Pejabat TUN.
2. Apabila dengan dikeluarkannya suatu keputusan TUN terjadi pelanggaran terhadap norma norma semacam itu,maka hal itu, akan merupakan suatu alasan untuk menggugat gugatan keputusan TUN ke kepada instansi yang berwenang.
3. ASAS Asas tersebut oleh instansi yang berwenang dapat merupakan dasar untuk menguji keabsahan yang digugat itu melawan hukum atau tidak.

*Penulis adalah ketua Jaringan Pancamandala Sriwijaya

Baca Juga:   Catatan tertinggal dari Pekan Adat Bagian-2

Komentar

Berita Terbaru Lainya