oleh

Fungsi dan Peran Ombudsman Dalam Tugas Pengawasan

Oleh: H Albar Sentosa Subari

 

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON) pertama kali didasarkan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000. Tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Pasal 2 Keppres nomor 44 tahun 2000 menyatakan bahwa Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawas masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pengawasan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya Pelaksanaan oleh Aparatur Pemerintahan termasuk lembaga peradilan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Demikian pula di daerah dibentuk Lembaga Ombudsman Daerah (LOD), dengan tugas pokok antara lain melayani keluhan, laporan dan atau perilaku pejabat atau aparatur penyelenggaraan negara, pemerintah daerah atau penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, meragukan atau bertentangan dengan hukum.

Ombudsman baik Nasional maupun Daerah dapat difungsikan untuk mengawasi Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif untuk melaksanakan fungsi yudikatif secara berkeadilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan.

Pengawasan Ombudsman juga perlu tetap dilakukan terhadap pemerintah dalam kaitannya dengan upaya mendorong kepatuhan pemerintah terhadap putusan Peradilan TUN, selain itu juga agar secara internal Pemerintah melaksanakan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik guna mengujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kewenangan Ombudsman bersifat lebih luas jika dibandingkan dengan pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini disebabkan Ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan secara pasif dalam arti menunggu datangnya pengaduan dari masyarakat, namun juga dapat bertindak secara aktif berdasarkan inisiatif sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Landasan yang digunakan Ombudsman dalam memberikan pertimbangan atau rekomendasi tidak hanya berpaku pada hukum tertulis tetapi juga nilai atau pun tatanan yang berkembang sehingga keadilan yang diperjuangkan tidak sekedar dipertanggungjawabkan secara formal, namun juga dapat dipertanggungjawabkan secara substansial. Hal itu disebabkan oleh apa yang menurut hukum tertulis dapat dibenarkan, belum tentu dirasakan adil dan patut oleh orang perorangan sebagai anggota masyarakat. (lihat Sujata dkk,2002;17)

Baca Juga:   Aktualisasi Pancasila via 5 Aksi Revolusi Mental

Ombudsman adalah wadah untuk menjembatani antara rakyat yang pada hakikatnya merupakan sumber kekuasaan dengan pemerintah yang pada hakikatnya merupakan mandat untuk melaksanakan kekuasaan tersebut. (Ibid).

Maladministrasi menurut Komisi Ombudsman Nasional adalah setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh institusi atau instansi pemerintahan dalam bentuk penundaan BERLARUT, tidak pantas, kesewenangan, keputusan atau tindakan yang menyimpang atau jelas jelas akibat prosedur yang salah, penggunaan diskresi dan penyalahgunaan kekuasaan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan.(ibid).

Berkaitan dengan desain pengawasan Ombudsman dalam mendukung fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Komisi Ombudsman Nasional atau Daerah bisa melakukan pengawasan dalam 2 tahap.

Di awal, Ombudsman bisa memantau proses masuknya gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Di akhir, Ombudsman bisa melakukan pengawasan terhadap proses eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan fungsi Ombudsman dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Peradilan TUN, secara kritis Kardjono (Kepala Kantor Perwakilan KON DIY-JATENG) Dalam wawancara dengan Dr.W.Riawan mengatakan ” Permasalahan eksekusi merupakan permasalahan keacaraan yang harus dilaksanakan oleh eksekutor agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada”. Permasalahan, apakah rekomendasi Ombudsman juga bisa memiliki kekuatan hukum hingga bisa dijadikan dasar untuk mematuhi putusan Peradilan TUN?

Respon dari instansi instansi terlapor menurut Muhajirin (asisten komisioner KON, ) dalam wawancara tanggal 13/3/2008, menentukan kualitas GOOD GOVERNMENT. Komisi Ombudsman turut andil dalam menciptakan situasi agar Good Government bisa terwujud.

*Penulis adalah Pengamat Hukum di Sumatera Selatan

Komentar

Berita Terbaru Lainya