oleh

Perdebatan “tujuh kata” Dalam Piagam Jakarta

DPRD Sumsel mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-75, setiap 1 Juli 2021

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Tanggal 22 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Piagam Jakarta. Disusun dengan maksud untuk menjadi Rancangan Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Rancangan tersebut merupakan hasil kerja Panitia kecil/Panitia sembilan yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, KH. Wachid Hasjim, H. Agus Salim, KH. Kahar Moezakkir, R. Abikoesnoe Tnokrosoejoso.
Mr. Mog. Yamin mengatakan bahwa Piagam Jakarta 1945 ini pertama kali rakyat mendengungkan dan tertulis.
Pada waktu menyusun Piagam Jakarta, besar kemungkinan bahwa Ki. Bagus Hadikusumo, setelah sidang Cuo Sangi In berakhir, buru buru pulang ke Yogyakarta, sehingga tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Beliau tidak setuju dengan perumusan di Piagam Jakarta sehingga beliau berulang kali menggugat anak kalimat” dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk pemeluknya ” Beliau ingin kata ” bagi pemeluk pemeluknya dihapus (Yamin, 1959:278: Risalah, 1995:246 dalam RM. AB. Kusuma, 2004:22).
Pada tanggal 14 Juli 1945,pada waktu Ki Bagus Hadikusumo menggugat kembali kompromis dengan mengatakan bahwa seharusnya kompromis itu berbunyi: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam, tanpa ” bagi pemeluk pemeluknya.
RM. AB. Kusuma mengatakan bahwa : sesungguhnya yang dimaksud Ir. Soekarno adalah syariat islam hanya bagi pemeluk pemeluknya, tidak berlaku untuk seluruh penduduk, seyogianya hanya berlaku bagi orang islam saja. (RM. AB. Kusuma, 2004:22)
KH. Wachid Hasjim dan JH. Kahar Muzakkir menginterpretasi bahwa adanya ” tujuh kata” itu berarti UUD harus memuat pasal bahwa ” Presiden harus orang asli yang beragama islam. H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosuyoso tidak menyetujui interpretasi seperti itu karena bertentangan dengan asas kesetaraan.
Pada tanggal 11 Juli 1945,dalam sidang panitia penyusun UUD, Mr. Latuharrary, menyatakan tidak setuju dengan bunyi anak kalimat” dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya. Oleh Ir. Soekarno dengan mengatakan bahwa itu hasil kompromis yang dibuat susah payah.
Selain itu Prof. Djajadiningrat mengkhawatirkan bahwa adanya ” tujuh kata” iru bisa menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang, memaksa sholat dan lain lain ( ibid., 23)
Perdebatan perdebatan terus berlangsung antara sesama tim perumus UUD.
Perdebatan tentang ” lembaga kepresidenan ” terjadi lagi disidang pleno 15 Juli 1945 ketika R. T. A. R. Pratalykrama mengusulkan agar Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama islam. Masalah ini menimbulkan kebuntuan dan baru dapat diselesaikan ketika Ir. Soekarno, pada tanggal 16 Juli 1945,dengan berlinang air mata, mengimbau agar yang tidak setuju terhadap rumusan tersebut hendaknya sedia berkorban meninggalkan pendapatnya tentang hal itu demi persatuan Indonesia. Penyelesaian itu menunjukkan bahwa pada waktu Proklamasi Kemerdekaan dilakukan rancangan Pembukaan UUD 1945 masih mengandung anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya ” dan Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama islam. (RM. AB. Kusuma, 2004:23).
Tulisan ini menyambut tanggal 22 Juni 2021 sebagai hari lahirnya Piagam Jakarta. Dengan telaah historis (sejarah) dengan maksud membuka cakrawala kita bahwa menggambar begitu serius dan bersemangatnya para pendiri pendiri bangsa ini guna mencapai Indonesia merdeka.
Mudah mudahan nanti artikel bisa bersambung dalam kajian sejarah sampai pengesahan Undang Undang Dasar 1945. ( tanggal 18 Agustus 1945).

*Penulis adalah ketua Jaringan Pancamandala Sriwijaya-Sumatera Selatan

Baca Juga:   Walaupun Malam Operasi SAR Tetap Dilaksanakan

Komentar

Berita Terbaru Lainya