oleh

Mengukur Waktu Keputusan Fiktif

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Keputusan Fiktif adalah keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ,atas suatu permohonan dari seseorang/badan hukum.Di mana Pejabat Tata Usaha Negara tersebut mendiamkan/tidak berbuat aktif tapi pasif. Yang berakibat diam nya Pejabat Tata Usaha Negara secara hukum administrasi berarti menolak. Dan pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam interval waktu tertentu.
Menurut penjelasan pasal 55 ditentukan, bahwa dalam hal keputusan TUN itu merupakan keputusan Fiktif menurut ketentuan:
a.Pasal 3 ayat 2, maka tenggang waktu 90 hari itu mulai dihitung setelah lewatnya renggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan. Ini berarti bahwa disini dalam hal ini diterima atau diumumkan nya Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak digugat dianggap jatuh bersamaan dengan saat habis nya tenggang waktu yang dalam peraturan dasarnya.
Kita contoh dalam kasus:
Peraturan dasarnya adalah tenggang enam bulan.Ini berarti apabila pada tanggal 4 Januari 21 (misalnya surat tim penyerasi)ada diterima surat permohonan, kepada pejabat TUN, maka paling lambat pada tanggal 4 Juli 21 Pejabat TUN yang bersangkutan sudah harus mengeluarkan suatu keputusan untuk menanggapi permohonan tersebut.Kalau pada tanggal 5 Juli 21 Pejabat TUN itu masih diam saja (tidak bereaksi apa-apa) maka dalam 90 hari yang dihitung dari tanggal 4 Juli tersebut, pemohon (alamat yang dituju) diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.
b. Pasal 3 ayat 3, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterima permohonan yang bersangkutan.
Masing-masing peraturan dasar mungkin saja menentukan tenggang waktu berbeda beda dalam batas waktu, bahkan ada kemungkinan peraturan dasarnya tidak menentukan batas waktu Pejabat TUN harus melayani permohonan yang diterima,maka kalau suatu permohonan itu diterima nya tanggal 4 Januari 21 tentunya Pejabat Tata Usaha yang bersangkutan memperoleh waktu sampai dengan tanggal 4 Mei 21 untuk mengeluarkan suatu keputusan sebagai reaksi atas permohonan atas surat yang diterimanya.Apabila sampai 90 hari Pejabat Tata Usaha Negara diam saja (tidak berbuat apa-apa) mengeluarkan keputusan TUN, maka pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan atau tidak.( Itupun kalau pemohon merupakan legal standing yang bisa menjadi penggugat di PTUN, sebab masih harus memenuhi persyaratan antara lain, yaitu, individual, kongkrit,final, dan nyata merugikan pemohon.)
Apalagi kalau ditelusuri apa pemohon memang dari awal tidak menjadi subjek hukum yang dipersoalkan.
Misalnya apakah yang bersangkutan baik sendiri sendiri ataupun kelompok apapun namanya ada di dalam suatu keputusan TUN yang dipersoalkan, Tentu hal di atas tidak memenuhi syarat syarat untuk menyelesaikan perkara melalui Pengadilan.
Apalagi tenggang waktu 90 hari ini tidak digunakan oleh pemohon/penggugat,maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ( baik surat keputusan terdahulu yang dipersoalkan atau hasil keputusan Fiktif, sekali pun dia mengandung cacat yang fatal, tetap tidak dapat diganggu gugat lagi dengan sarana hukum. ( Baik oleh pemohon-penggugat serta Pejabat Tata Usaha tersebut).
Sebab bila dilanggar oleh Pejabat Tata Usaha Negara, akar berdampak menjadi perbuatan Maladministrasi.(yang dapat digugat oleh pihak ke tiga).
Rasio diadakannya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan itu adalah untuk menjaga agar kekuatan hukum dari Keputusan TUN yang digugat itu jangan terlalu lama dalam keadaan tidak pasti
Bagaimana pun caranya dalam keputusan Tata Usaha Negara” sinelege” , harus dianggap tetap SAH dan berlaku sampai dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang, karena berlaku asas ASAS PRESUMPTION JUSTAE CAUSAE.( Bahwa keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya: vide Pasal 67).
Sekarang bagaimana kemungkinan untuk pihak pihak lain tentu saja akan berdampak terhadap nya. Baik yang menguntungkan maupun yang merugikan nya.Juga diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan.

*Penulis adalah pengamat hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   Perlukah Pihak UNSRI sebagai lembaga dipanggil DPRD Sumsel?

Komentar

Berita Terbaru Lainya