OKU, Arungmedia.com – Sebanyak delapan fraksi DPRD OKU menyampaikan pandangan umum menanggapi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (RPPA) Kabupaten OKU TA.2020 dalam Rapat Paripurna DPRD OKU, Kamis siang (01/07/2021) sekira pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIB.
Rapat paripurna dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD OKU Yudi Purna Nugraha, SH. Dalam rapat tersebut, hadir Plh.Bupati OKU Drs.H.Edward Candra, MH, Forkopimda OKU dan Sekretaris Daerah OKU, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan Camat, Kabag Setda OKU, Sub Denpom Baturaja, BUMN, BUMD serta Undangan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan juru bicara Ledy Patra, SP, MSi menyampaikan usul dan saran kepada Kapolres OKU berkaitan dengan adanya keluh kesah dari masyarakat agar kiranya untuk menertibkan dan menindak secara tegas kenderaan roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar pabrik yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.
Fraksi juga menyoroti penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 OKU, meminta Plh.Bupati OKU untuk menyampaikan kepada Gubernur Sumsel yang ada intrik politik serta interuksi kekuasaan di Provinsi Sumsel. Mengingatkan kepada Plh.Bupati OKU untuk tidak melakukan mutasi ASN sesuai surat edaran (SE) BKN No.02/SE/VII/2019.
Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Yopi Sahrudin, S.Sos menyampaikan kepada pemerintah daerah agar selalu melakukan upaya secara terus menerus untuk memutuskan dan menuntaskan Covid-19 di Kabupaten OKU.
Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan saran agar pemerintah daerah dapat merealisasikan kegiatan infrastruktur dalam pembahasan awal APBD TA.2020.
Fraksi PDIP dengan juru bicara Azuzandri, SH memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk menggiatkan sosialisasi vaksinasi Covid-19 pada semua lapisan masyarakat, karena masih banyak masyarakat merasa takut dan khawatir untuk divaksinasi.
Dalam struktur APBD Kabupaten OKU Tahun 2020, lanjut Azuzandri, terdapat defisit dan ini menjadi perhatian kita bersama untuk terus aktif mencari sumber penghasilan untuk menutup defisit tersebut.
Joni Awaludin, S.Ikom dari Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Satgas yang telah bekerja keras dalam menghadapi penyebaran Covid-19 dan mempertanyakan sejauh mana penyerapan anggaran APBD serta mengingatkan kepada Plh.Bupati OKU untuk tidak melakukan mutasi ASN.
Fraksi Partai Nasional Bintang Persatuan dengan juru bicara Asmunandar meminta Pemerintah Kabupaten OKU, agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai tapal batas dengan Kabupaten OKU Timur. Meminta Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan daerah tentang protokol kesehatan (Prokes).
Sementara itu Densi Hermanto, SH, MSi dari Fraksi PKB mengajak semua pihak khususnya pemerintah daerah untuk serius mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan, disamping itu pembangunan yang dilakukan diharapkan bisa menekan dampak psndemi Covid-19 di bidang sosial ekonomi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara H.Ridar Hariyuwono, SE mengatakan, semoga di tahun mendatang pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah. Plh.Bupati OKU dapat menempatkan kepala OPD yang dapat mendukung visi misi Bupati OKU.
Fraksi Partai Gerindra Sejahtera dengan juru bicaranya Nsproni, ST, M.Kom mengatakan, adanya sisa lebih pembiayaan anggaran TA.2020 dapat menambah penerimaan Tahun 2021. Pemerintah daerah pada tahun mendarang dapat meningkatkan pendapatan daerah, memprioritaskan peningkatan kualitas publik,sehingga anggaran tersalurkan dengan baik tanpa meninggalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
(Hms/Armin Pani).
