Palembang, Arungmedia.com–-Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Peduli Keselamatan Transportasi ( KRPKT) melakukan aksi demo di Kantor Dishub Provinsi Sumsel, Senin (20/3/2023). Aksi demo tersebut mendesak agar Dishub Provinsi bertindak tegas terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang masih berkeliaran dijalan dalam kota Palembang.
Ketua KRPKT, Eka Subakti SE didampingi Sekretaris Amir Iskandar SE, mengatakan, pihaknya Komite Rakyat Peduli Keselamatan Transportasi melakukan aksi demo berangkat dari keprihatinan dan sekaligus kemarahan dalam menyampaikan pandangan sikap terhadap kebijakan Zero ODOL di Sumsel yang dideklarasikan per 12 Februari 2021 oleh Gubernur.
“Karena sampai sekarang buat kami belum ada progress report yang layak diterima oleh publik. Jadi atas dasar itu kami kemudian menyampaikan kritikan terhadap pemprov Sumsel melalui dinas perhubungan ini agar konsisten untuk menegakkan kebijakan kementerian perhubungan terkait zero ODOL,” ujarnya
Kemudian, sambung Eka, karena banyak akses yang kemudian terjadi di lapangan itu menimbulkan efek kecelakaan lalu lintas di beberapa luas jalan di kabupaten kota. Bahkan kemarin di dekat Unsri pihaknya melihat masih banyak terus yang diduga ODOL ini melintas di jalan kawasan sekitar Unsri.
“Ini kan menghambat lalu lintas transportasi akses ke perkuliahan, itu salah satunya. Kemudian yang terakhir terjadi kecelakaan di MP Mangkunegara saya pikir itu patut diduga truk tronton itu ODOL tapi kemudian belum ada tindakan tegas,” bebernya.
“Jadi ke depan kami akan meluaskan sosialisasi terkait dengan kebijakan Zero ODOL ini di kabupaten kota di mana struktur Komite Rakyat Peduli Keselamatan Transportasi
ini kami bangun. Bahkan kita mendesak kita minta gmGubernur agar tegas, dan Dinas Perhubungan juga tegas selaku pembina dinas perhubungan di kabupaten kota untuk menegakkan aturan ini,” ucap Eka.
Lebih lanjut Eka menernagkan, dampak truk ODOL dikehidupan sehari hari sangat merugikan masyarakat dan pemerintah. Karena menimbulkan kerusakan jalan yang menjadi fasilitas umum sehingga mengganggu mobilitas masyarakat yang secara tidak langsung berdampak pada aktivitas perekonomian.
Menanggapi aksi demo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Ari Narsa mengatakan, pihaknya berterima kasih atas saran dan masukannya.
“Yang dapat segera kita tindaklanjuti maka kita tindaklanjuti. Yang belum akan kita koordinasikan dengan instansi terkait. Yang jelas niatan kita terima kasih atas saran dan masukan ini mudah-mudahan ke depan akan terus berupaya untuk membuat atau menciptakan kondisi yang aman nyaman untuk pengguna jalan,” katanya
Ari menuturkan, terkait ODOL pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan dan penertiban ODOL ini itu juga diawali dengan dari pak Gubernur sangat mendukung berkomitmen.
“Harapannya Sumsel ini bebas ODOL dengan diawali dengan MOU dengan pihak kepolisian daerah, dan juga ada Pergub dan juga ke depan akan ada penimbangan portable. Karena tidak aktifnya timbangan di 5 titik di provinsi Sumsel dengan nanti akan ada kebijakan penimbangan portable,” katanya.
“Kita terus berkoordinasi kita melibatkan instansi terkait Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII untuk penindakan di lapangan. Kita cek terus dan mereka juga terus melakukan berapa kali pemotongan kendaraan,” katanya.
Komentar