oleh

Professional dan Proporsional Pejabat TUN

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Menguatnya tuntutan perlindungan HAM yang telah diatur dalam konstitusi pada Pasal 28 A-J Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berimplikasi terhadap keharusan Pemerintah Daerah meningkatkan upaya pemenuhan hak hak dasar masyarakat nya.
Adanya kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap nilai nilai demokrasi, perwujudan Pemerintah yang bersih dan berwibawa menjadi faktor pendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Untuk itu tentu Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas Kerja yang Profesional dan Proporsional Pejabat Tata Usaha Negara di tiap instansi dan dinas.
Hal demikian dikarenakan faktor pasca reformasi hukum. Tumbuhan kehidupan berdemokrasi seiring juga tumbuhnya kesadaran perlindungan Hak Asasi Manusia disisi lain.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tugas tugas yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berkonsekuensi terhadap perlunya sistem pengawasan yang lebih intensif dan efektif untuk mengoreksi terjadinya praktek praktek maladministrasi, yang dapat dilakukan oleh para oknum pejabat pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangannya.
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu subsistem dari sistem pengawasan yang dilakukan terhadap pejabat TUN di daerah ( termasuk pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ombudsman,serta secara internal oleh inspektorat).
Semakin meningkatnya kualitas urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berpotensi menimbulkan terjadinya perbuatan Maladministrasi yang merugikan masyarakat, bilamana Pejabat pemerintah daerah melakukan perbuatan administrasi yang melanggar kaidah maupun prinsip prinsip penyelenggaraan fungsi pemerintah.
Terjadinya perbuatan Maladministrasi tersebut dapat berakibat terjadinya kerugian bagi warga masyarakat.
Warga masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari Perbuatan Maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, berhak untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.
Tujuannya di samping melindungi hak nya yang dirugikan oleh pejabat tata usaha negara, juga diperlukan untuk mengoreksi perbuatan Maladministrasi yang dilakukan, agar dapat disesuaikan dan diselaraskan kembali dengan prinsip dan landasan hukum penyelenggaraan fungsi pemerintah, khusus nya penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
Hal itu sesuai dengan fungsi Peradilan TUN untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan (justisiabelen) melalui pengujian keabsahan suatu KTUN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK yang diatur pada Pasal 53 ayat 1 Undang Undang no 9 tahun 2004.
Pasal 53 ayat 2 UU no 9 tahun 2004, yang terdiri dari 2 (dua) macam dasar gugatan, yaitu:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagai mana dimaksudkan dalam ayat 1, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan tersebut.
Pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada peran aktif Pemerintah Daerah melalui desentralisasi berpotensi terhadap timbulnya perbedaan pendapat atau perselisihan Hukum dengan rakyat.
Pelayanan publik dalam kerangka negara kesejahteraan, merupakan upaya untuk memenuhi hak hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara.
Setiap orang mempunyai hak begitu juga kewajiban.sebagaimanaseorang warga negara, setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah.Tiap orang juga berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat tata usaha negara sendiri. ( Sipayung,1994: 55)
Fungsi Peradilan TUN seharusnya dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.Hal itu disebabkan putusan Peradilan TUN yang pertimbangan hukum beserta diktumnya berisi pernyataan tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, seharusnya dapat mendorong bagi pemerintah yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk memperbaiki sistem dan kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa (clean and strong government).

*Penulis adalah pengamat Hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   Makna 28 Oktober Bagi Pembangunan Kualitas Pemuda

Komentar

Berita Terbaru Lainya