Jakarta, Arungmedia.com— Perbedaan perayaan hari raya Idul Fitri 1 Syawal di Indonesia bukan kali pertama ini saja terjadi. Jika Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan awal puasa Ramadhan, yakni 22 Maret dan idul fitri pada 21 April atau 29 Ramadan 1444 H.Lalu bagaimana dengan keputusan pemerintah…?
Seperti diketahui bersama, pemerintah dan PBNU masih menanti penampakan bulan baru atau hilal lewat peneropongan langit.
Menyoal hal tersebut, Habib Rizieq Shihab mengungkapkan bagaimana perhitungan penetapan 1 Syawal atau hari raya Idulfitri berdasarkan kajian ilmu dan mempraktikkan ilmu yang beliau miliki terkait ilmu falak dan perhitungan jatuhnya 1 Syawal 1444 H.
Demikian kata Juru Bicara Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dilansir dari suara.com.
Kendati demikan kata dia, dalam ilmu falak pihaknya menyerahkan penetapan hari raya Idulfitri kepada pemerintah dan ormas lainnya.
“Namun beliau menyerahkan kepada masyarakat untuk ikut pemerintah ataupun ormas lain yang berkompeten dalam hal tersebut sesuai dengan ijtihad pihak yang berilmu tersebut,” katanya.
Menurut Aziz, perbedaan dalam menentukan lebaran Idul Fitri merupakan kekayaan khazanah dalam ilmu fiqih dan dunia islam.
“Tapi perlu digaris bawahi bahwa perbedaan pendapat dalam penentuan tersebut bukan merupakan masalah karena membuktikan khazanah ilmu dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan dalam hal fiqih dan dunia Islam,” ujarnya..
Sementara itu, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin menyebut bakal ada perbedaan jadwal Idul Fitri 1444 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah. Hal itu lantaran didasari pada perbedaan kriteria pengamatan posisi hilal atau bulan sabit pertama yang muncul setelah maghrib.
” Ya, perbedaan tersebut bukan karena metode hisab dan rukyat, akan tetapi karena perbedaan kriteria,” jelasnya seperti dikutip dari kompas.com
Lebih lanjut, Thomas menyebut penentuan kalender untuk Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal atau bulan yang lebih lambat terbenam daripada matahari.
Ia mengatakan, jika menggunakan perhitungan kriteria wujudul hilal, posisi bulan saat maghrib 20 April 2023 telah berada di atas ufuk.
Sedangkan, untuk perhitungan awal Syawal pada kalender NU, Persis, dan Pemerintah, pihaknya menggunakan kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
” Berdasarkan kriteria baru MABIMS mensyaratkan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Artinya, menurut kriteria visibilitas hilal MABIMS, tidak mungkin terlihat hilal pada waktu maghrib 20 April 2023.
” Oleh karenanya, awal Syawal atau Idul Fitri pada kalender NU sama dengan ketentuan Pemerintah yakni pada hari Sabtu, 22 April 2023,” jelasnya.
Menanggapi perbedaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau agar masyarakat tidak terpecah gara-gara perbedaan Hari Raya Idul Fitri.
Lebih jauh Mahfud mengimbau agaruntuk menunggu kepastian tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah dari pemerintah lewat sidang isbat.
“Kepastiannya kita tunggu pengumuman Pemerintah setelah sidang isbat,” imbuhnya.
Disinggung mengenai waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, Mahfud menilai tak ada yang perlu diperdebatkan.
” Intinya perbedaan waktu shalat itu jangan menimbulkan perpecahan. Memang cara atau metode penetapan 1 Syawal antara NU dan Muhammadiyah berbeda. Namun, tidak ada yang salah, ” ujarnya.
Sama benarnya, maka oleh sebab itu kata Mahfud, jangan bertengkar, pokoknya Hari Raya tuh sama, 1 Syawal.
Mahfud juga mengatakan bahwa persoalan waktu shalat Idul Fitri Muhammadiyah di Sukabumi dan Pekalongan sudah selesai.
“Sudah diselesaikan ya. Pertama yang di Sukabumi itu saya kira hanya salah persepsi publik,” kata Mahfud.
Menurutnya, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi sempat berkirim surat ke Muhammadiyah yang menyatakan pemakaian lapangan untuk shalat Idul Fitri menunggu keputusan pusat.
“Menurut saya benar juga, karena kalau pusat nanti tiba-tiba memutuskannya Hari Raya-nya sama, hari Jumat misalnya ya, itu kan itu digunakan oleh pemerintah sehingga Pemkot Sukabumi mengatakan menunggu pusat,” kilahnya.
