oleh

Peranan Pers Membentuk Pendapat Umum Soal Peradilan

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Media massa baik cetak maupun elektronik serta online, setiap hari kita dapat membaca berita tentang perkara perkara yang diperiksa di Pengadilan. Hal ini wajar mengingat fungsi utama pers yang bertugas sebagai barometer pendapat umum yang sehat. Karena itu pemberitaan tentang jalannya persidangan sesuatu perkara dapat merupakan yang penting untuk mempengaruhi pendapat umum tentang apa yang oleh masyarakat dianggap adil atau tidak.Kiranya mudah dipahami, mengingat bahwa hukum mengatur kehidupan manusia dengan tujuan agar terdapat tata kehidupan yang teratur dan mengingat pula fungsi pers seperti disebutkan di atas,maka berita tentang hukum dan peradilan tidak kurang penting nya dari berita tentang politik, ekonomi, kebudayaan, agama, pendidikan, olahraga dan seterusnya.
Namun sangat disayangkan pada umumnya media-media massa di negara kita sangat sedikit memberitakan tentang peradilan. Pada hal pemberitaan tentang soal ini bila dilakukan dengan teliti, tepat dan jujur dapat merupakan bahan pembahasan yang penting bagi para sarjana hukum dan ahli hukum dalam tugasnya untuk membentuk hukum baru bagi negara Indonesia.Dengan demikian pers kita dalam hubungan ini memenuhi salah satu fungsi sebagai pembina dan penerus pendapat umum ( lihat Sri Widoyati Wiratmo Soekito,1983).
Harus pula disadari bahwa pers hanya dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab.Untuk itu pers harus membatasi diri sedemikian rupa sehingga:
1. Tidak boleh melanggar atau mengurangi hak hak asasi manusia bahwa setiap orang yang sekalipun telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diharapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dijatuhi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Mengeluarkan pikiran atau pendapatnya, tindakan nya itu tidak boleh bersifat atau ditujukan untuk memberi tekanan agar sesuatu perkara tertentu diputuskan oleh pengadilan secara yang dikehendaki nya.
Setiap berita pengadilan terdiri atas dua bagian yaitu: fakta fakta,dan hukum.
Berita tentang fakta dapat dimuat dalam media massa sekalipun perkara tersebut sedang berjalan di pengadilan. Tetapi berita tentang hukum, atau dengan kata lain tentang pendapat dan penilaian tentang salah tidak nya satu pihak, tidak boleh dimuat sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan.Pemberitaan yang terakhir ini bila dilakukan, sedangkan perkaranya masih berjalan di pengadilan, dapat memanaskan suasana dan menggerakkan golongan golongan dalam masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan gelombang reaksi yang tidak sehat, yang mungkin mempengaruhi hakim untuk mengarahkan ke sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh golongan golongan tersebut.
Setelah pengadilan menjatuhkan vonis sangat dianjurkan agar masyarakat objektif- zakelijk menyatakan pendapatnya tentang vonis itu dengan menemukan alasan mengapa pendapat nya vonis pengadilan itu dianggap adil kurang adil/ tidak adil, tepat atau kurang tepat/tidak tepat.
Apabila masyarakat menggunakan kesempatan untuk mengawasi vonis vonis hakim, dengan jalan demikian dapat dibentuk pendapat umum yang tentu akan diperhatikan oleh badan badan pengadilan dan badan Perundangan undangan kita.. Dengan demikian diharapkan seluruh bangsa kita ikut membina Hukum di Indonesia dengan akibat bahwa ketaatan masyarakat pada hukum dapat dijamin.
Dengan jalan demikian pers kita benar benar dapat merupakan perantara antara rakyat dan pemerintah secara timbal balik.
Diharapkan pers kita dapat memberikan sumbangan yang positif kepada pembentukan pendapat umum serta pembinaan dan pemeliharaan hukum di negara kita Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika terwujud sesuai dengan cita hukum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia.  Penulis mengucapkan selamat hari ulang tahun Pers Nasional tanggal 9 Pebruari 22, semoga berperan membangun manusia Indonesia yang berkualitas. (**)

*Penulis adalah Pengamat Hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Komentar

Berita Terbaru Lainya