oleh

Mendikbud Respon Suara Masyarakat

DPRD Sumsel mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-75, setiap 1 Juli 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021tentang Standart Nasional Pendidikan yang baru ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2021 menuai respon dari masyarakat umumnya dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  melalui jejaring panca mandala (JPM)  di lima propinsi yang sudah terbentuk ( Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Lampung dan Sumatera Selatan)  khususnya, mendapat respon Mendikbud.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 April 2021, Menteri pendidikan dan kebudayaan  Nadiem Makarim mengusulkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo 57 tahun 2021. Atas kekeliruan tidak dicantumkannya mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila di tingkat pendidikan dan Bahasa Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi.

Menurut Mendikbud sebagaimana dikutip dari KOMPAS.com, pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas. “Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum,” ucap dia melansir laman Kemendikbud, Jumat (16/4/2021). Dengan begitu, bilang dia, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, maka Kemendikbud akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib. Dia mengaku, pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga merujuk kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. “Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai,” ucap dia. Presiden Jokowi resmi meneken PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Baca Juga:   Polri Sebut Keluarga Sudah Ketahui Penyakit yang Diderita Ustaz Maaher

Alasan peraturan itu dibuat, yakni guna memenuhi kebutuhan standar nasional dalam pendidikan di Indonesia, maka diperlukan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Bunyi peraturan itu menjelaskan, bahwa standar nasional pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, hingga informal. Jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan anak usia dini formal, dasar, menengah, dan tinggi.
Sementara itu, ketua Pancamandala Sriwijaya (JPM Sumsel)  H. Albar Sentosa Subari, SH. SU mengharapkan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan (SNP)  yang terjadi kesalahan tidak memasukkan mata pelajaran / mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 40 ayat 2 butir b dan ayat 5 butir b.  Padahal dua mata pelajaran / kuliah ini sangat penting untuk menciptakan karakter / jiwa nasionalisme rakyat Indonesia  yang berbhinneka tunggal ika sebagai Lambang Negara guna mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. (*/Ril)

Komentar

Berita Terbaru Lainya