Membedah Perda 12 tahun 1988

SUMSEL36 Dilihat

Oleh: H. Albar Sentosa Subari

Peraturan Daerah (Perda) adalah tentang Rapat Adat, Pemangku Adat dan Pembina Adat di Sumatera Selatan di sahkan pada tanggal 6 Agustus 1988 yang terdiri dari VI Bab dan 19 pasal.
Perda ini menindak lanjuti akibat dikeluarkannya SK Gubernur No. 142 / KPTS/III/1983 berlaku sejak 1 April 1983. Tentang Penghapusan Pemerintahan Marga dan Segala peringkatnya.
Yang dihapuskan adalah marga dalam makna pemerintahan, namun MARGA dalam arti kesatuan Masyarakat Adat tetap diakui (dasarnya butir 3 SK di atas).
Pasirah (kepala marga) waktu itu berfungsi selain kepala pemerintahan marga juga sebagai kepala adat. Dengan dihapuskan nya fungsi Pasirah berdampak terhadap kesatuan masyarakat adat dimana kepemimpinan nya sangat penting.
Untuk mengatasi itulah dikeluarkan Perda 12/88 tersebut. Yaitu untuk mengatur kembali eksistensi masyarakat adat di Sumatra Selatan. Di mana di tingkat Propinsi dan Kabupaten disebut Pembina adat sedangkan di tingkat kecamatan/ ek. Marga (sejumlah 188 marga saat itu : Amrah Muslimin) di sebut RAPAT MARGA.
Rapat adat sesuai dengan Pasal 1 butir g junto Pasal 3 adalah kesatuan masyarakat adat. Yang mempunyai tugas pokok ( Pasal 4):
1. Mengusulkan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat masyarakatnya hukum adat setempat sehingga dapat menunjang dan mendorong kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional dalam wawasan nusantara.
2. Menyelesaikan urusan adat istiadat..
Sedangkan sistem kerja antata Pembina Adat dengan Rapat afat adalah bersifat koodinasi, integrasi dan sinkronisasi
Rapat adat ini karena lembaga kesatuan masyarakat maka mempunyai keistimewaan dari Lembaga Pembina Adat yang ada di Propinsi dan Kabupaten. Rapat adat dapat menjadi kuasa wakil masyarakat adat untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dengan kata lain Bisa menjadi Lagel standing, sebagaimana yang diharuskan oleh perundang undangan maupun peraturan Mahkamah Konstitusi.
Dasar berdirinya Lembaga Rapat Adat ini cukup dengan Keputusan kepala daerah kabupaten / kota.
Istilah Gubernur Sumsel  H. Herman Deru saat pelantikan Pengurus Pembina Adat Sumsel tgl. 27 Desember 2019 di griya agung yang diketuai oleh  Albar Sentosa Subari (yang juga sekarang menjabat ketua JPM Sriwijaya Sumsel) menggunakan istilah baru dengan PASIRAH ADAT, yg tugas dan fungsinya sama dengan RAPAT ADAT.
Sehingga sebagai program kerja utama dan pertama dari Lembaga Pembina Adat yang Tentunya berkoordinasi dengan Pembina Adat kabupaten, untuk merealisasikan terbentuk nya lembaga rapat adat ini yang sampai saat ini belum terbentuk.
Tentu semua itu perlu kerjasama yang harmonis seluruh pengurus di propinsi maupun kabupaten kota.
Sebelum sampai pada rumusan pembuatan dasar Hukumnya perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi masalah di lapangan. ( 17 kabupaten kota).