oleh

Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Berkaitan dengan upaya untuk mengujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, dari sudut lembaga peradilan, juga harus dilaksanakan prinsip keterbukaan informasi agar putusan Peradilan Tata Usaha Negara mudah diakses oleh masyarakat atau pemerintah sebagai rujukan bertindak agar tidak tersandung untuk berikutnya.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, mengatur beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh lembaga peradilan, termasuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsi nya:
Pasal 2 Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3 ayat 1 Pengadilan menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
Ayat 2 Pengadilan tidak dapat mewajibkan menyebutkan tujuan atau alasan mengajukan permohonan informasi secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka dapat diakses oleh publik.Kedua pasal di atas merupakan bagian kecil dari ketentuan ketentuan lainnya.
Berkaitan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung di atas (Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007, Budi Santoso, komisioner LOD ( lembaga ombudsman daerah) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wawancara dengan W.Riawan, mengatakan bahwa:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Lembaga Pengadilan, termasuk Peradilan TUN.
Diperlukan adanya forum/koalisi untuk melaksanakan pemantauan terhadap peradilan.
Lembaga Peradilan harus accessible. Forum/koalisi itu dapat diharapkan dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan putusan Pengadilan secara reguler.
Dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat sebagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan TUN, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas putusan lembaga peradilan.
Semakin meningkatnya kualitas putusan Peradilan akan mendorong tumbuhnya pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui pengaruh persuasif dan normatif Yurisprudensi- Yurisprudensi yang dihasilkan oleh Peradilan TUN sebagai salah satu sumber hukum administrasi negara yang harus melaksanakan fungsi pemerintahan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut bahkan juga mengatakan bahwa penanggung jawab serta petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan tersebut, dijatuhi sanksi administrasi.
Dorongan dari keterbukaan informasi di lembaga peradilan tersebut kiranya dapat memberikan pengaruh positif bagi upaya untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa melalui peningkatan kinerja dan kualitas putusan lembaga peradilan.
Kita masih ingat bahwa sumber hukum itu antara lain adalah Yurisprudensi, disamping yang lain.
Malah ada buku karangan Dosen di Universitas Indonesia yang berjudul: Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum.

*Penulis adalak pengamat hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   Dekranasda Sumsel Dan Dinas Perindustrian Sumsel Dorong Bangkitmya Pemulihan Ekonomi

Komentar

Berita Terbaru Lainya