oleh

Keputusan TUN yang Fiktif atau Negatif

DPRD Sumsel mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-75, setiap 1 Juli 2021

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, menentukan dasar prinsip nya, yaitu Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajiban nya. Kalau ia melalaikan kewajiban itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa apa terhadap permohonan yang diterimanya itu,UU menganggap telah berbuat penolak permohonan tersebut.
Dalam praktek memang kita jumpai disamping penetapan tertulis yang berisi mengabulkan atau menolak suatu permohonan,juga kita temui suatu sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersangkutan, artinya setelah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu menerima suatu permohonan dari seseorang atau suatu badan hukum perdata ia tinggal diam saja dan tidak mau mengeluarkan suatu keputusan TUN yang dimohon sama sekali.Padahal dalam hati Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mungkin saja ia bermaksud atau mengabulkan permohonan itu secara diam diam atau justru sebaliknya ia bermaksud menolak nya secara diam diam.. Apabila yang dimohon yang menjadi kewajibannya,maka sikap diam seperti itu menurut pasal 3 juga dianggap sebagai telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu.Jadi menurut Indroharto,SH Dalam buku nya berjudul Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 125.menyebutnya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang FIKTIF dan NEGATIF sifatnya, karena Badan atau Pejabat Tata Usaha yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh UU dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterima nya.
Kemungkinan yang akan menyulitkan adalah apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha yang menerima permohonan itu justru mengeluarkan suatu keputusan TUN sebagai reaksi atas permohonan yang ia terima itu setelah jangka waktu yang ditentukan itu lewat.
Jadi pada saat lewatnya waktu 4 (empat bulan)atau 6 (bulan) sebagai mana dimaksudkan ayat 2 dan ayat 3 tersebut,maka dapat dianggap terjadi Penolakan Fiktif sifatnya.Tetapi apabila setelah lewatnya renggang waktu itu dikeluarkan penetapan yang sifatnya mengabulkan, maka lalu terjadi hal yang menyulitkan karena lalu timbul persoalan apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu masih berwenang mengeluarkan keputusan kalau tenggang waktu nya tersebut sudah lewat.
Sebab disini lalu mungkin terjadi suatu keputusan TUN Fiktif dan negatif kalau keputusan TUN yang dikeluarkan itu mengandung suatu penolakan atau bersifat Fiktif tetapi positif kalau keputusan yang dikeluarkan itu berisi pengabulan yang dimohon.
Secara Fiktif harus dianggap telah ada keputusan penolakan pada lewatnya hari terakhir dari tenggang waktu yang ditentukan.Tetapi Kenyataan nya setelah tenggang waktu lewat malah ada keluar suatu keputusan yang justru bersifat mengabulkan.
Dapat diperkirakan pemohon nya sendiri tidak akan menggugat keputusan yang mengabulkan permohonan nya walaupun hal itu dikeluarkan di luar batas tenggang waktu.
Mungkin pihak ketiga yang merasa dirugikan karena nya akan mengadakan reaksi.
Diadakan nya pasal 3 itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar para Badan atau Pejabat Tata Usaha itu selalu bersikap tanggap dan tertib memberikan pelayanan kepada masyarakat.Dalam keseluruhan pasal 3 itu memperluas Penetapan Tertulis yang dimaksud pasal 1 ayat 3, karena nya juga berarti memperluas ruang lingkup kompetensi Peratun.
Disini tersangkut apa yang disebut dengan
asas asas umum penyelenggaraan yang bersih.(AAUPB).
Fakta memang terjadi bahwa keputusan Fiktif dan Negatif terjadi kadang kadang baik karena kesengajaan atau kelalaian menyebabkan suatu proses pembuatan keputusan berlarut larut mungkin saja staf bawahan tidak menguasai peraturan perundang-undangan yang terakhir akan bertanggung jawab adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau yang menandatangani surat surat keputusan itu.

*Penulis adalah Ketua Jaringan Pancamandala Sriwijaya – Sumatera Selatan

Baca Juga:   Peran Media Membumikan Nilai Pancasila

Komentar

Berita Terbaru Lainya