Jakarta, Arungmedia.com– Menyeruaknya isu Reshuffle kabinet belakangan ini dijawab sudah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada siang hari ini, Rabu, 15 Juni 2022.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kuat dugaan dua kursi jajaran menteri akan berganti. Yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Informasi yang santer terdengar adalah bahwa Presiden Jokowi akan menunjuk Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Mendag. Sementara mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan menggantikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Selain dua menteri tadi, Presiden juga telah menyiapkan beberapa nama untuk menduduki kursi jabatan wakil menteri, seperti nama mantan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni juga disebut-sebut masuk dalam bursa jajaran kabinet baru ini.
Untuk diketahui sebelumnya pada Selasa petang kemarin, 14 Juni 2022, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan beberapa tokoh lainnya. Di antaranya yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Wamen ATR/BPN Surya Tjandra.
Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, mantan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan juga tampak merapat ke Istana. Menurut sumber pemerintah, masih terdapat dua posisi wakil menteri lainnya yang akan diisi. Diketahui, hingga kini, setidaknya ada 10 kursi wakil menteri yang masih kosong, yakni: Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Dalam Negeri. (*)
