Kamis 29 September 2022
oleh

Gubernur HD segera Lantik Enam Bupati Terpilih di Griya Agung

Dijelaskan Sri, ke-enam pasang kepala daerah (bupati/Wakil Bupati) yang bakal dilantik tersebut, yakni Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, OKU Timur, Musi Rawas, OKU Selatan, OKU, Muratara. Sedangkan untuk PALI masih dalam proses penyelesaian PHP di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemarin ada 7 daerah yang ikut Pilkada serentak di Sumsel. Enam diantaranya akan dilantik pada 26 Febaruari 2021 di Griya Agung. Satu lagi masih proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK,” ungkapnya.

Menurut Sri, pelantikan akan dilakukan secara langsung dipusatkan di Griya Agung, namun dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Selain itu, jumlah peserta yang hadir juga dibatasi.

“Yang hadir juga  wajib rapid antigen. Untuk para tamu lainnya seperti keluarga, pendukung dipersilahkan menonton pelantikan secara virtual melalui situs resmi milik pemerintah provinsi Sumsel di kanal Youtube Diskominfo Sumsel dan Akun Instagram @humasprovsumsel,” terangnya.

Menurutnya, tatib pelantikan dengan prokes ketat tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah yang telah disampaikan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri RI, Drs Akmal Malik, M.Si.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri RI, Drs Akmal Malik, M.Si mengatakan, pelantikan bupati/walikota terpilih akan dilakukan oleh Gubernur setempat dengan menerapkan prokes.

Baca Juga:   Saat Terima Audiensi, HD Bersyukur Status Zero Konflik Tetap Terjaga

“Kita kasih pilihan, boleh dilakukan secara online, boleh juga secara langsung. Namun, tetap menerapkan prokes ketat,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah provinsi juga diperbolehkan melakukan pelantikan bupati/walikota terpilih menjadi beberapa sesi, tujuannya untuk mengurangi kerumunan, dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

“Seluruh Indonesia ada 121 daerah berstatus non PHP, dan 57 diantaranya PHP. Sumsel sendiri ada tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Serentak, empat daerah diantaranya PHP. Namun, dari empat ini, tiga diantaranya di tolak MK, satu lagi masih proses penyelesaian,” ucapnya.

Ditambahkannya, kriteria pelantikan sendiri harus mempertimbangkan sebaran Covid-19, sehingga harus dilakukan dengan prokes tekat. Serta harus didukung dengan kelengkapan alat jaringan internet bagi yang melaksanakan secara virtual.

“Bagi daerah yang melaksanakan pelantikan secara langsung, tentu harus didukung dengan kesiapan pengamanan, dan kesiapan protokol kesehatan,” tandasnya.****

Komentar

Berita Terbaru Lainya