oleh

Dwangsom Pada Eksekusi Putusan TUN

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Dwangsom (sanksi uang paksa) terhadap pejabat TUN itu sebenarnya merupakan pengaruh dari hukum perdata yang akan sulit bagi diterapkan dalam hukum acara Peradilan TUN. Penerapan sanksi tersebut apabila tidak dipatuhi oleh Pejabat TUN sulit untuk dipaksakan karena tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap aset publik yang dikuasai negara.
Asasnya tidak diperbolehkan melakukan penyitaan terhadap benda benda publik yang dikuasai negara. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara juga dilakukan sebagai tindakan jabatan bukan dalam kapasitas pribadi pejabat TUN tersebut.
Hal ini juga berpengaruh terhadap kesulitan untuk melaksanakan upaya paksa terhadap pemerintah jika Pemerintah dikalahkan dalam sengketa Tata Usaha Negara.
Sebenarnya untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan Peradilan TUN justru diperlukan upaya untuk mengefektifkan pengawasan independen yang dilakukan oleh masyarakat atau Lembaga Sosial Masyarakat seperti terdapat di negara negara maju.(Muchsan,2009).
Uraian Muchsan tersebut sejalan dengan temuan penelitian ini (W.Riawan) bahwa efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan TUN memerlukan dukungan dari pengawasan publik oleh DPR/D, pengawasan independen oleh masyarakat/LSM dan pengawasan horizontal oleh OMBUDSMAN.
Ridwan,2006; 375, memberikan komentar bahwa sehubungan dengan sistem sanksi yang diatur pada Pasal 116 ayat 4 dan 5 Undang Undang no 9 tahun 2004 juga masih menyisakan masalah yaitu antara lain:
Membebankan uang paksa kepada instansi tempat pejabat tersebut berada tidaklah menyelesaikan masalah, sementara membebankan kepada pribadi juga mengandung masalah. Masalah yang muncul jika dibebankan kepada instansi adalah tidak mendidik para pejabat untuk bersikap cermat dan bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. Di samping itu, didalam Negara yang belum berjalan baik sistem administrasi nya akan mudah terjadi pemborosan uang negara.Sementara jika dibebankan kepada pribadi masalahnya adalah bahwa ketika Pejabat yang bersangkutan mengeluarkan KTUN,ia bertindak bukan sebagai pribadi tetapi sebagai wakil dari jabatannya. Kecuali terbukti bahwa secara pribadi pejabat TUN yang bersangkutan melakukan kesalahan-kesalahan subjektif.
Sehubungan dengan upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan Peradilan TUN,ada dua alternatif yaitu:
1. Ombudsman dijadikan sebagai lembaga eksekutor. Dengan syarat adalah Ombudsman nya harus merupakan ombudsman parlementer dan kedaulatan dikembalikan kepada rakyat melalui dibentuknya lagi lembaga MPR.
Hal ini disebabkan jika Pemerintah tidak mematuhi putusan Pengadilan TUN, DPR/D yang juga sekaligus juga anggota MPR bisa memaksakan pemerintah untuk mematuhi melalui kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
2. Dibentuk kembali Lembaga DPA yang bisa menjalankan fungsi penasihatan dan fungsi mengadili perbuatan Pemerintah.
Pola tersebut seperti model Conseil d’erat di Prancis.
Advis Ombudsman dalam hal ini bersifat mengikat Pemerintah.
PTUN dapat dikeluarkan dari struktur kelembagaan Mahkamah Agung dan kemudian bernaung di bawah DPA yang kewenangan nya diatur menggunakan model kewenangan dari Conseil d’erat di Prancis ( Muchsan,2008).
Berkaitan dengan upaya untuk mengujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, dari sudut lembaga peradilan juga harus dilaksanakan prinsip keterbukaan informasi agar putusan Pengadilan TUN mudah diakses oleh masyarakat atau pun pemerintah sebagai rujukan bertindak Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor; 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan mengatur beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh lembaga peradilan, termasuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

*Penulis adalah pengamat hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   EMI, Anak Usaha PLN Perkuat Pengelolaan EBT

Komentar

Berita Terbaru Lainya