oleh

Asas Praduga Tak Bersalah dan Kode Etik Jurnalistik

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Mengapa Asas Praduga Tak Bersalah dimuat di dalam Kode Etik Jurnalistik? Dalam Kode Etik Jurnalistik yang dihasilkan oleh Kongres PWI di Malang tahun 1947 (disahkan tahun 1950) belum memuat Asas Praduga Tak Bersalah di dalam nya. Kenyataan praktek menunjukkan bahwa pasang surut kehidupan pers dan ancaman kebebasan itu sering datang dari wartawan itu sendiri ( H.Loebby Loqman,1994).
Hal ini dianggap oleh Djafar H. Assegaf sebagai kurang ditaatinya Kode Etik Jurnalistik dan temanggung jawab terhadap pembacanya ( Djafar H.Assegaff, 1989). Ia menimbulkan tindakan” main hakim”sendiri yang menyebabkan pula tindakan penguasa terhadap pers, dimana memang telah tersedia perangkat perundangan undangan untuk itu.
Sehingga pada tahun 1954 oleh Panitia Tasrif dilakukan penyempurnaan terhadap Kode Etik Jurnalistik tersebut.
Baru lahdi dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah disempurnakan ini termuat asas praduga tak bersalah (ibid)
Sejak semula tentang pemuatan identitas seseorang terdakwa dalam pemberitaan media massa telah menjadi permasalahan yang selalu mendapatkan dua kutub yakni mereka yang setuju terhadap pemuatan identitas seseorang terdakwa,dan mereka yang tidak setuju.
Apalagi terjadi dua kutub demikian, biasanya terjadi Varia dari dua pendapat yang saling berbeda.
Panitia Van Bemmelen di negeri Belanda , tidak setuju pemuatan identitas seseorang terdakwa, karena dianggap hal demikian sangat erat hubungannya dengan reputasi seseorang, kehormatan serta masa depan orang tersebut. Namun demikian dalam keadaan tertentu diperoleh dengan alasan alasan tertentu. Umpamanya terhadap Public figur, memungkinkan untuk dilakukan pemuatan identitas nya, karena dianggap masyarakat sudah selayaknya mengetahui tentang keadaan seseorang yang sudah dianggap milik masyarakat. (Oemar Seno Adji, 1977).
Hal lain yang memberikan pengecualian pemuatan identitas tersangka adalah terhadap perbuatan tertentu yang sangat menggelisahkan masyarakat.
Pembuatan identitas seseorang secara lengkap yang terkenal kejahatan nya, justru akan menentramkan masyarakat apabila dimuat identitas nya.
Pendapat di atas ditentang oleh H. de Ranitz bahwa pemuatan identitas seseorang terdakwa apapun alasannya tidak dibolehkan.
Prof.Oemar Seno Adji, menjelaskan bahwa di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini untuk perkara tertentu seperti perbuatan bersifat politis, koruptif dan penyelundupan merupakan perkara yang mendapat perhatian dan amat tercela dalam masyarakat, sehingga pemuatan identitas pelaku dianggap sebagai telah memberi kepuasan masyarakat, terlepas dari persoalan apakah pelakunya adalah terkemuka atau tidak. Jadi apabila ada kepentingan umum yang harus dilindungi, media massa dapat memuat identitas tersangka secara lengkap.( Klassen dan Willcox, dalam Lobby Loqman,1994).
Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu, kecuali kelompok tertentu,tidak keberatan dimuatnya identitas terdakwa dalam suatu pemberitaan.
Di negara Anglo Saxon dengan bebas memuat secara lengkap identitas seseorang terdakwa dalam perkara apapun.(ibid).
Pemberitaan proses peradilan sejak lama menjadi bahan diskusi, termasuk memberikan opini terhadap putusan Pengadilan. Dalam menguraikan tentang fungsi pers, terutama tentang pemberitaan, tidak terlepas dari masalah kebebasan pers.
Dari telaah perbandingan di atas sulit ditentukan apakah akan dianut pendapat yang bebas memuat identitas tersangka, tidak memuat secara lengkap identitas tersangka, atau kah dalam hal hal tertentu dapat dimuat identitas tersangka secara lengkap. (**)

*Penulis adalah Pengamat Hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   Gelar Bakti Kesehatan di IKN, Kapolri : Bersama Elemen Bangsa, Ayo Kita Wujudkan Indonesia Emas 2045

Komentar

Berita Terbaru Lainya