Jakarta, Arungmedia.com— Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) yang digagas Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Demokrat dengan Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan diguncang isu tak sedap usai pengumuman Cawapres pendamping dirinya di deklarasi. Baru-baru ini yang paling santer adalah mengenai sikap Partai Demokrat yang secara tegas merasa kecewa dan memilih hengkang dari koalisi.
Keluarnya Partai Demokrat dari kubu Anies ditanggapi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim. Namun belakangan laporan tersebut batal dilakukan atas perintah Ketua Amum Partai Nasdem Surya Paloh dan Bacapres Anies Baswedan. Situasi panas ini merupakan imbas dideklarasikannya Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies. Demokrat pun meradang merasa dikhianati Anies. Demokrat lalu mengambil keputusan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi yang sebelumnya terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat.
Tidak hanya keluar dari koalisi, Demokrat juga meminta Anies mengganti nama koalisinya. Ide perubahan dinilai sebagai gagasan yang dibawa oleh Demokrat ke dalam koalisi bersama Anies saat pertama kali terbentuk.
“Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama,” kata Sahroni di Bareskrim Polri, dikutip dario detik.com, Senin (4/9/2023).
Sahroni mengatakan Anies ingin fokus pada rencana ke depan. Yakni agenda dan strategi pemenangan pilpres 2024.
“Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan capres 2024,” ucapnya.
Sebelumnya, Sahroni hendak laporkan SBY ke Bareskrim. Namun di tengah perjalanan, Sahroni mengaku Surya Paloh meminta dirinya untuk membatalkan laporannya.
“Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan,” ujar Sahroni.
Sahroni kemudian menjelaskan laporan itu atas nama pribadi, bukan institusi. Dia juga menjelaskan ingin melapor ke polisi soal ucapan SBY ke publik soal Anies dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada September ini.
“Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu (saat ikut Anies bertemu SBY) adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004,” ujar Sahroni.
Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Anies Baswedan dan rekan koalisinya mengganti nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pasalnya, Syarief memandang sedari awal ide perubahan datang dari Partai Demokrat.
“Ide Perubahan adalah original dari PD (Partai Demokrat) sehingga tetap menjadi tema misi PD ke depan,” kata Syarief dikonfirmasi, Ahad (3/9/2023).
Syarief menyebut Partai Demokrat bahkan sudah menggaungkan 14 agenda Perubahan yang langsung disampaikan oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
” Kita minta koalisi pendukung Anies mencari nama lain, ” tegasnya.
Sementara itu. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebut pihaknya menghormati keputusan Partai Demokrat yang mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres (bakal calon presiden) 2024. Sesungguhnya, ya, kami masih sangat berharap Partai Demokrat untuk bisa tetap berada di dalam koalisi, “katanya.
Menyoal Bacawapres yang dipilih Anies, dirinya mengatakan jika hal tersebut akan dibahas ke Majelis Syuro PKS untuk selanjutnya diputuskan.
“Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres yang diusung oleh PKS. Adapun, rekomendasi nama bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, ” tuturnya menegaskan lagi.
Berbeda dengan sikap partai pengusung Anies, yakni Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto justru memilih tak menanggapi serius keputusan Muhaimin Iskandar yang mau digandeng Anies. Padahal diketahui sebelumnya, Ketua Umum PKB itu telah sepakat menjalin koalisi bersamanya sejak satu tahun terakhir.\
” Demokrasi itu suatu proses diskusi bertemu, kadang berpisah, ya santai aja, kita berbuat yang baik untuk rakyat, biar rakyat yang menilai,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut pihaknya tetap solid hingga saat ini. Ia menilai, tak perlu sakit hati atas keputusan Muhaimin itu.
” Dibuat santai saja, gugur satu tumbuh seribu. Buktinya, kita hari ini didukung oleh teman-teman kita Partai Gelora. Tidak apa, itulah proses demokrasi itu, ” ucapnya.
