oleh

Aneh Tapi Nyata

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Kata ” Aneh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yaitu tidak seperti apa yang kita lihat, dengar. Sedangkan kata ” Nyata” berarti terang, kelihatan, kedengaran dsb.
Jadi kalau kita maknai secara bebas akan menunjukkan suatu yang tidak pernah atau aneh terjadi,tapi faktanya ada.
Dalam ilmu hukum, saat seorang mahasiswa pada tahun pertama biasanya diperkenalkan istilah istilah dalam bahasa hukum agar mereka tidak salah memaknai yaitu istilah Subjek Hukum, Objek Hukum, Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum. Tentu dalam tulisan ini kita tidak akan menguraikan satu persatu seperti memberikan kuliah. Kita coba membedah adanya suatu peristiwa hukum yang dilihat dari kacamata ilmu hukum agak aneh tapi nyata.
Ilustrasi kasus. Sekelompok orang pada suatu saat diberikan kepercayaan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk menduduki suatu kelembagaan sosial, tentu di dalamnya terdapat struktur organisasi yang jelas. Kelembagaan tersebut ditetapkan dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat TUN yang berwenang.
Secara logika seseorang sebagai subjek hukum yang telah menerima amanah tugas seperti diatas akan merasa mendapat kepercayaan dan mendapatkan posisi status yang tidak seperti biasanya.
Namun yang anehnya beberapa subjek hukum (tidak semua anggota) yang tercantum dalam keputusan pejabat TUN tersebut ( dan sudah dilantik). Aneh beberapa orang anggota yang yang sudah diberikan tugas oleh Pemerintah, melakukan protes bahwa Penetapan Pejabat TUN tersebut, cacat hukum dengan alasan bertentangan dengan peraturan di atasnya.(walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui perkembangan bahwa yang mereka jadikan alasan bahwa Penetapan Pejabat TUN dimaksudkan, sudah dihapuskan oleh yang berhak yaitu Pemerintah).
Kembali ke fokus Aneh tapi Nyata seperti judul di atas dapat kita uraikan sebagai berikut:
Nyata bahwa ada Penetapan Pejabat TUN yang mengangkat dan melantik suatu Kepengurusan lembaga. Aneh adanya nota/surat keberatan dari beberapa orang (tidak keseluruhan), yang menyatakan bahwa penetapan tertulis tersebut cacat. Dalam ilmu hukum administrasi , sesuatu penetapan yang dibuat Pejabat TUN yang tidak menyebabkan Kerugian Bagi dirinya/mereka, malah sebaliknya mendapat kepercayaan untuk duduk dalam kepengurusan MALAH keberatan menerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
Di dalam ilmu keorganisasian, tentu mereka tidak mempunyai legal standing untuk menyampaikan keberatan karena tentu ada struktur organisasi yang jelas.
Sehingga sebagai akhir tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Hal yang Aneh tapi Nyata adanya.(**)

*Penulis adalah pengamat hukum di Sumatera Selatan

Baca Juga:   Jiwa Nasionalisme "Pasirah Bond"

Komentar

Berita Terbaru Lainya