oleh

Sistem Hukum Pancasila

Oleh : H.Albar Sentosa Subari*

Istilah ” Sistem Hukum Pancasila ” pertama kali disampaikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, H. Ismail Saleh, SH pada pembukaan seminar nasional hukum dan pembangunan di Universitas Pajajaran pada tanggal 6 Pebruari 1985.

Bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan Sistem Hukum Pancasila itu.

Menurut beliau tidak adalah bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dewasa ini yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Di dalam penjelasan atas Undang Undang tersebut dinyatakan Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem Hukum Nasional merupakan yang berlaku di Indonesia dengan semua  elemennya  yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hakekat hukum merupakan alat penguji, alat pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara keadilan dan ketertiban. Hukum selalu bergerak ditengah tengah antara keseimbangan hak dan keadilan, antara keadilan dan kepastian, antara keadilan dan ketertiban.

Misal simbul seorang hakim, seorang hakim sebagai penegak hukum, bukan lagi sebagai seorang yang matanya tertutup memegang pedang, tetapi seorang hakim memegang timbangan tetapi matanya (baca mata hati) bukan tertutup. Terbuka dalam arti mempertimbangkan segala segi, tertutup itu mungkin supaya tidak melihat me kiri dan ke kanan. Ini suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep Sistem Hukum Pancasila.

Tentu ini pula tidak terlepas harus adanya Harmonisasi di bidang hukum harus kita lakukan, jadi terdapat Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan.

Jadi langkah nya yang harus dilakukan adalah diawali secara konsepsionis di dalam mewujudkan atau merealisir konsep Sistem Hukum Nasional adalah harmonisasi hukum.

Sistem Hukum Pancasila tidak lain intinya adalah : Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan  (K3)serta mampu mengayomi masyarakat, bangsa dan negara,dengan demikian langkah langkah membangun hukum atau pembinaan hukum, kesemuanya harus bertitik tolak dan ber ketujuan pada konsep sistem hukum Pancasila.

Merujuk pada Buku Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila yang disusun oleh Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020 halaman 13 ada 10 sepuluh bidang prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila , Yaitu:

  1. bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi
  2. bidang agama, pendidikan, kebudayaan, riset
  3. bidang kesehatan dan kesejahteraan
  4. bidang pertahanan dan keamanan
  5. bidang ekonomi
  6. bidang hukum dan hak asasi manusia
  7. bidang lingkungan hidup, SDA dan pertanahan
  8. bidang transportasi dan distribusi

9 . bidang kemaritiman dan

10.bidang komunikasi dan informasi.

*Penulis adalah ketua Jejaring Panca Mandala (JPM) Sriwijaya -Sumsel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed