Melanggar Kode Etik APJI, Anggota Diberhentikan

736
Pusparia W Raharjo beserta pengurus DPC APJI se Sumsel foto bersama usai acara.

PALEMBANG, Arungmedia.com  | Dalam suatu organisasi tentunya arahan dan pemusatan kegiatan organisasi serta apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh anggota, selain itu fungsi organisasi dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat, serta dapat memberikan pengetahuan baru kepada anggotanya, dalam berorganisai tentunya diatur dengan Kode Etik berdasarkan AD ART.

Ketua DPD APJI Sumsel, Pusparia.

Hal inilah yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Sumsel dengan melakukan Rapimda bertujuan membuat anggota APJI lebih profesional dalam menjalankan organisasi dan lebih beretika serta lebih terkoordinir dengan dasar kode etik untuk menuju harmonisasi organisasi serta rambu-rambu apa saja yang harus dipatuhi bagi anggota.

Ketua DPD APJI Sumsel, Pusparia mengatakan, rapat pimpinan daerah Asosiasi DPD APJI yang dihadiri DPC APJI Banyuasin, OKI, Muara Enim, Lahat, Kota Palembang, Kab. OKU, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih diharapkan dengan adanya rapimda ini bisa memberikan arahan serta menyingkronkan antara DPD dan DPC.

“Alhamdulliah, pada periode 2014-2019 ini sudah terbentuk delapan DPC, kalau dulu dari pertama berdiri DPD APJI Sumsel hanya 1 DPC yakitu DPC APJI Kota Palembang, jadi setiap event APJI selalu dilakukan bersama antara DPD dan DPC,” bebernya saat membuka Rapimda DPD APJI Sumsel Tahun 2018 di Kedai Tiga Nyonya, Jalan Kartini Palembang, Sabtu, (10/11).

Dengan tema Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Kode Etik Anggota APJI, diharapkan organisasi ini dapat berkembang lebih baik kedepannya.

“Organisasi APJI ini sangatlah struktural sekali, karena mulai pembentukan dari DPP sampai DPD dan DPC, untuk DPD saja seluruh Indonesia sudah terbentuk, kecuali Bangka Belitung,” jelasnya.

Menurutnya, APJI ini perkembangannya sangat pesat di seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja yang telah dibentuk tapi sampai ke negeri Timur.

Saat ini APJI memiliki peranan penting dalam memperkaya khasanah kuliner tradisional Indonesia serta sebagai wadah para pengusaha jasa boga (catering) serta mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kuliner, APJI juga berperan dalam meningkatkan peran daya saing kuliner di tanah air serta mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia di dalam dan luar negeri.

Puspa menambahkan, dalam menjalankan program organisasi berdasarkan kode etik dan AD-ART, untuk merumuskan kode etik, hal ini tentunya berkaitan dengan pembicaraan dengan DPP pusat beberapa waktu lalu.

“Rapim ini ini terkait dua hal, terkait AD dan ART, untuk AD masalah keanggotaan sendiri, jadi begitu dia keluar harus membawa mandat dari organisasi, jadi jangan tidak ada koordinasi antara pengurus dan anggota, jadi organisasi berjalan,” tegasnya.

Menurutnya saat ini untuk DPC Kota Palembang ada sekitar 80 catering yang dibawahi APJI. “Berhubung yang exsis selama ini DPC APJI Kota, lebih kurang 80 catering yang ada di Dinas Kesehatan Kota, karena kita mendatanya dari Dinas Kesehatan setempat,” bebernya.

Ia menjelaskan, untuk catering yang paling menjamur yakni di Kabupaten Muara Enim, Prabumulih dan Muba.

“Saya harap dengan adanya rapimda ini, kita lebih profesional lagi dalam menjalankan organisasi ini dan lebih beretika dan lebih terkoordinir, jadi dengan adanya kode etik kita bisa harmonis,” pungkasnya.

Disinggung soal sanksi khusus bagi anggota APJI yang melanggar kode etik, Puspa dengan tegas mengatakan dengan adanya rapimda ini jangan adanya persinggungan dan APJI itu besar dan tumbuh sesuai dengan kemajuan daerah kita.

“Kalau untuk sanksi khusus saya kira terlalu ekstrim,” jelasnya sembari tersenyum.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Asmarudin Abdullah mengatakan, untuk kode etik hanya untuk anggota APJI agar bisa berperilaku sesuai dengan AD ART yang sudah di keluarkan.

“Kode etik tadi tentunya harus ditegakkan dan dapat dipahami dengan sepenuhnya oleh anggota APJI sehingga etika bisnis lebih bagus dan anggota harus bisa mentaati kode etik tersebut sesuai AD ART,” jelasnya.

“Bagi anggota yang melanggar tentunya DPD APJI Sumsel akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan apa yang tercantum di AD ART dan kita berikan tergantung tingkat pelanggarannya, kita ingin kedepan seluruh anggota APJI lebih patuh pada kode etik sehingga organisasi ini akan memberikan manfaat dan dampak yang baik,” tegasnya. (as)

LEAVE A REPLY