Ishak Mekki: Sumsel Butuh Pemimpin Cerdas

291

Jakarta- Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan pada tahun -tahun mendatang, Sumsel membutuhkan pemimpin yang cerdas, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya, yang telah menerakan jejak yang baik dan pembangunan yang luar biasa bagi Sumsel.

Seperti diketahui, sukses kepemimpinan di Sumsel akan berlangsung pada tahun 2018. Bahkan, setidaknya pada tahun depan terdapat 9 kabupaten/kota di Sumsel yang akan menyelenggarakan pilkada. Tentunya dibutuhkan sosok pemimpin yang ideal dan mampu meneruskan jejak yang telah ditinggalkan pemimpin saat ini.

“Diharapkan pemimpin berikutnya memiliki kemampuan dan kelebihan dari pemimpin saat ini,” Hal ini diungkapkan Ishak Mekki pada saat menjadi pembicara pada diskusi publik dengan tema mencari sosok pemimpin ideal bagi Sumsel mendatang yang diselenggarakan oleh Lintas Politika bersama Kompas Grup Sumbagsel di Kafe Warung Daun Cikini Jakarta, Kamis (16/3). Selain itu, acara ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro dan Ketua Kadin Nasional, Eddy Ganefo.

Sementara, Siti Zuhro mengatakan suksesi pada Provinsi Sumsel, tidak hanya sekedar sebagai pergantian kepemimpinan. Namun lebih jauh lagi bagi calon kontestan yang akan maju, harus memiliki daya ungkit yang baru, yang bisa membawa perubahan – perubahan yang luar biasa bagi Sumsel. Bahkan, peneliti senior LIPI ini menegaskan bahwa calon pemimpin mendatang bagi Sumsel tidak bisa secara “ujug-ujug” (tiba-tiba) duduk di kursi kekuasaan, melainkan haruslah memiliki pengalaman di lapangan secara bertahap.

“Diharapkan kelak pemimpin yang terpilih bisa memiliki pemikiran yang out of the box, tidak hanya bagi kemajuan Sumsel namun juga bagi Indonesia. Sehingga, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang seorang presiden bisa saja berasal dari Sumsel,”kata Siti.

Di lain pihak, menurut Ketua Kadin Nasional, Eddy Ganefo berharap, bagi siapa pun calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada 2018, memikirkan program perumahan sebagai program unggulan. Sebab, memiliki perumahan yang layak adalah hak mendasar bagi rakyat. Sejauh ini, menurut pengamatannya, dari pilkada-pilkada sebelumnya, belum pernah ada calon kepala daerah, yang menjadikan perumahan sebagai program unggulan. (rill)

LEAVE A REPLY